Masalahnya, pemerintah terlihat semakin sering mengambil kebijakan yang terdengar menyenangkan di telinga rakyat, tetapi berat di hitungan ekonomi. Misalnya menahan harga BBM, mendorong program makan bergizi gratis secara besar-besaran, membangun Kopdes Merah Putih, dan berbagai program lain yang butuh biaya sangat besar.

Kebijakan seperti ini sering disebut kebijakan populis. Artinya, kebijakan yang dibuat untuk terlihat berpihak pada rakyat atau menaikkan popularitas, tetapi belum tentu kuat secara perhitungan biaya.

Tentu saja, membantu rakyat itu penting. Tidak ada yang salah dengan niat baik. Tapi niat baik tanpa hitungan yang sehat bisa seperti membagikan payung saat hujan, sementara atap rumah sendiri bocor di mana-mana. Kelihatannya menolong, tapi kalau tidak dihitung, akhirnya semua ikut basah.

Presiden boleh saja berpidato dengan penuh semangat di televisi bahwa ekonomi kita sedang melaju kencang. Tapi uang triliunan milik investor tidak bergerak karena tepuk tangan. Uang sebesar itu bergerak karena data, kepastian aturan, dan rasa aman.

Ketika investor melihat APBN dipaksa menanggung banyak program besar yang terlihat populis, mereka mulai ragu. Mereka bertanya uangnya dari mana? Kalau tidak cukup, apakah nanti utang ditambah? Pajak dinaikkan? Anggaran penting dipotong? Aturan diubah mendadak?

Dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul, kepercayaan mulai retak.

Dalam dunia investasi, ada dua jenis uang asing yang perlu kita pahami.

Pertama, investasi langsung. Ini uang yang dipakai untuk membangun pabrik, membuka usaha, merekrut pekerja, dan menggerakkan ekonomi nyata. Kita bisa menyebutnya uang lapangan, karena benar-benar turun ke tanah, membangun sesuatu, dan menciptakan pekerjaan.

Kedua, hot money. Ini uang yang masuk ke pasar modal, membeli saham atau instrumen keuangan jangka pendek. Uang jenis ini lincah sekali. Hari ini masuk, besok bisa keluar. Seperti tamu yang hanya numpang berteduh: begitu cuaca terlihat buruk, dia langsung pergi.

Masalahnya, ketika kepercayaan melemah, dua-duanya bisa terganggu. Hot money keluar cepat, rupiah langsung tertekan. Sementara uang lapangan jadi takut masuk sejak awal.

Coba bayangkan kamu adalah investor yang ingin membangun pabrik di Indonesia. Kamu harus membeli tanah, mengurus izin, merekrut karyawan, membangun jaringan distribusi, dan menanggung risiko besar. Lalu kamu melihat aturan bisa berubah mendadak karena tekanan politik atau demi popularitas sesaat. Apakah kamu masih berani masuk?

Belum lagi kalau usaha sudah mulai untung, tiba-tiba muncul kebijakan yang membatasi keuntungan, seperti polemik potongan ojol 8 persen yang sempat ramai. Bagi sebagian rakyat, kebijakan seperti itu mungkin terdengar membela pekerja. Tapi dari sudut pandang investor, pesannya bisa berbeda: aturan bisnis di Indonesia bisa berubah tiba-tiba.

Di sinilah letak persoalannya. Pemerintah mungkin ingin terlihat tegas dan berpihak pada rakyat. Tapi bagi pemilik modal, ketegasan tanpa kepastian bisa terasa seperti ancaman.

Ada narasi seperti, “Kalau tidak mau diatur, silakan keluar dari Indonesia.” Di panggung politik, kalimat seperti itu mungkin terdengar gagah. Tapi di telinga investor, bunyinya bisa menjadi: “Negara ini tidak terlalu peduli jika modal pergi.”

Lalu kita heran kenapa modal benar-benar pergi?

Coba kita balik sudut pandangnya. Bayangkan kamu punya uang Rp500 triliun dan sedang memilih negara untuk investasi. Kamu melihat satu negara sering mengubah aturan demi popularitas, menahan harga dengan beban APBN, dan membuat program besar tanpa penjelasan pendanaan yang meyakinkan. Di sisi lain, ada negara lain yang mungkin tidak selalu membuat kebijakan populer, tetapi lebih disiplin, konsisten, dan masuk akal secara ekonomi.

Kamu akan pilih yang mana?

Investor bukan makhluk tanpa hati. Mereka tahu rakyat butuh perlindungan. Tapi mereka juga butuh kepastian. Mereka tidak alergi pada kebijakan pro-rakyat. Yang mereka khawatirkan adalah kebijakan yang terlihat baik hari ini, tetapi menimbulkan tagihan besar di kemudian hari.

Pemerintah seharusnya berdiri di tengah. Tugasnya bukan hanya menyenangkan rakyat, dan bukan juga hanya memanjakan investor. Tugas pemerintah adalah menjembatani keduanya: membuat rakyat terlindungi tanpa membuat dunia usaha ketakutan.

Karena pada akhirnya, ekonomi bukan sekadar angka di layar, bukan sekadar kurs rupiah terhadap dolar, dan bukan sekadar pidato berapi-api. Ekonomi adalah soal kepercayaan.

Kalau kepercayaan kuat, badai dari luar bisa lebih mudah ditahan. Tapi kalau dari dalam rumah sendiri sudah banyak retakan, angin kecil pun bisa terasa seperti topan.

Mungkin inilah salah satu alasan mengapa rupiah bisa melemah lebih parah dibanding beberapa negara tetangga. Bukan hanya karena tekanan global, tetapi karena investor mulai bertanya: apakah Indonesia masih dikelola dengan akal sehat ekonomi, atau semakin dikendalikan oleh kebutuhan terlihat populer?

Dan pertanyaan itu, kalau tidak dijawab dengan kebijakan yang jelas dan konsisten, bisa jauh lebih mahal daripada sekadar melemahnya rupiah hari ini.