Author name: Tim Edukator

Data Google Image Investthink- Jakarta : Google diduga mengalami masalah saat menampilkan nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat (AS) berada di level Rp8.170,65, Sabtu sore (1/2). Usai menerima laporan ketidakakuratan, Google langsung meminta penyedia data untuk segera memperbaiki kesalahan informasi tersebut. “Ketika kami mengetahui ketidakakuratan, kami menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin,” ujar perwakilan Google. Sebelumnya diberitakan bahwa tampilan situs Google pada Sabtu sore bermasalah karena menunjukkan nilai tukar dari rupiah ke dolar Amerika Serikat (AS) yang berada di level 8.170,65.Tidak hanya itu, mata uang lain seperti Euro juga error karena nilai tukarnya berada pada level 8.348, 50 alih-alih Rp 16.889. Seperti sehari sebelumnya, pada hari Jumat, 31 Januari 2025, kurs rupiah pada penutupan perdagangan hari itu melemah 49 poin atau 0,3 persen menjadi Rp 16.305 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.257 per dolar AS. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari Jumat juga melemah ke level Rp 16.312 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp 16.259 per dolar AS. Baca Juga :  https://investhink.id/efishery-startup-indonesia-yang-menguncang-dunia-karena-fraud/ Namun begitu, pada layanan finansial seperti BCA, nilai tukar rupiah berada di angka Rp16.295 terhadap dolar AS, dan Rp16.889 terhadap Euro. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Google terkait tampilan Google Finance yang menunjukkan nilai tukar rupiah menguat terhadap dollar AS tersebut.  

Pemenang Pemilu Presiden Amerika Serikat 2024 Donald Trump. Bloomberg/Christopher Dilts Investhink, Jakarta – Hari ini 20 januari 2025 Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Donald Trump akan dilantik menjadi Presiden ke-47 AS. Sebagai negara adidaya baik segi militer ataupun ekonomi, hal ini tentu akan berdampak pada pergerakan ekonomi termasuk pasar modal. Lantas apa pengaruhnya pelantikan Presiden AS Donald Trump terhadap pasar modal Indonesia ? Berdasarkan analisa blombeerg ursa saham Asia diperkirakan menguat pada perdagangan awal Senin 20 januari ini, mengikuti kenaikan pasar saham AS setelah percakapan positif antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping menjelang pelantikan Trump untuk masa jabatan keduanya. Trump dan Xi membahas sejumlah isu, termasuk perdagangan, TikTok, dan fentanyl, yang berpotensi memengaruhi hubungan kedua negara di awal masa jabatan Trump. Sentimen pasar semakin positif setelah TikTok mulai kembali beroperasi di AS pada Minggu. Trump juga mengumumkan penghentian sementara pemberlakuan undang-undang yang mewajibkan pemilik TikTok untuk menjual aplikasi tersebut dalam waktu tiga bulan. Baca juga : https://investhink.id/mengenal-apa-itu-bric-mata-uang-pesaing-dollar/ Sementara itu, Bank Sentral Jepang atau Bank of Japan (BOJ) akan menggelar rapat kebijakan pada Jumat. Sekitar 75% ekonom dalam survei Bloomberg memperkirakan BOJ akan menaikkan suku bunga utamanya, dengan peluang kenaikan mencapai 99% menurut indeks swap. Faktor-faktor seperti revisi naik pada proyeksi harga dan pertumbuhan upah yang kuat mendukung kemungkinan langkah ini. Selain itu dollar juga terlihat menguat Dolar AS menguat lebih dari 5% dalam 10 minggu sejak Hari Pemilu, meskipun reli enam minggunya terhenti pada Jumat. Penguatan dolar ini didorong oleh pelemahan mata uang global seperti euro dan dolar Kanada, yang rentan terhadap kebijakan ekonomi Trump.

Walaupun tidak jadi disahkan tapi kenaikan PPN 12 % kemarin sempat memicu polemik diberbagai kalangan, dari mulai mulai pengusaha sampai ibu rumah tangga. Mereka berpendapat PPN akan mempengaruhi daya beli dan berdampak buruk terhadap pendapatan perusahaan yang berakibat pada gaji karyawan yang tentunya akan berimbas kepada kehidupan rumah tangga mereka. Sebenarnya apa itu PPN dan bagaimana perhitunganya ? Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan jenis pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Meskipun beban pajak secara langsung ditanggung oleh konsumen akhir, namun kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN tetap berada di pundak PKP. Dalam sistem PPN, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berkewajiban memungut PPN dari konsumen, menyetorkannya ke negara, dan melaporkan jumlah PPN yang telah dipungut. Cara menghitung PPN adalah mengalikan harga barang atau jasa dengan tarif PPN yang berlaku. Saat ini, tarif PPN di Indonesia adalah 11%. Apabila konsumen membeli barang di minimarket dengan harga Rp100.000, maka PPN yang harus dibayarkan konsumen itu adalah Rp100.000 x 11% = Rp11.000. Harga barang terseut pun menjadi Rp111.000 setelah PPN. Apakah PPN akan berlaku pada semua aspek baik barang dan jasa ? Tidak semua barang atau jasa dikenai PPN. Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), berikut adalah barang dan jasa yang tidak dikenai PPN: Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Uang dan emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. selain itu : Jasa keagamaanJasa kesenian dan hiburanJasa perhotelan (sewa kamar/ruangan)Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umumJasa penyediaan tempat parkirJasa boga dan katering Barang kebutuhan pokok (beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu tanpa tambahan gula, buah-buahan, sayur-sayuran). Dan lain-lain. Patut dicatat bahwa sebagian barang dan jasa yang tidak dikenai PPN ini masih tetap menjadi objek pajak daerah, dan retribusi daerah. Apa efek dengan dinaikannya PPN menjadi 12 % ? dari segi efek yang akan diterima oleh masyarakat menurut pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Irwan Setiawan, dalam wawancaranya yang dimuat di Kompas, berpendapat bahwa kenaikan PPN 12% berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama di kelompok menengah ke bawah. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengurangi konsumsi domestik. Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah perlumenyediakan mekanisme mitigasi agar dampaknya tidak signifikan. Sedangkan efek yang akan dirasakan oleh pengusaha adalah Menurut Direktur Center of Economic and Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, seperti yang dimuat CNBC Indonesia, yang menekankan bahwa kenaikan PPN dapat memperlambat pemulihan ekonomi. Daya beli masyarakat menurun karena tekanan harga barang, sementara UMKM menghadapi kesulitan menyesuaikan margin keuntungan.